AREBI Gelar The Biggest Real Estate Summit 2017

06 December 2017 09:18

Perhelatan akbar The Biggest Real Estate Summit 2017 yang digelar Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) berlangung sukses. Sekitar 1000 broker properti memadati The Hall Senayan City, Jakarta, Rabu (29/11). Acara yang mengusung tema “Harness Change For Change To Be Great” ini juga dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, pendiri AREBI, pengurus DPP dan DPD AREBI, perwakilan dari pemerintah, Asean Real Estate Network Alliance (ARENA) dan Real Estat Indonesia (REI).

“AREBI bersyukur acara ini disambut antusias oleh para broker properti. Ini membuktikan para broker properti peduli terhadap industri broker properti. Masih banyak yang harus dilakukan dan mari kita jaga dan dorong bersama agar industri broker properti semakin maju di masa datang. Dan semoga anggota AREBI juga terus bertambah. Para broker properti yang hadir di acara ini akan banyak mendapat pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalankan profesinya,” ujar Hartono Sarwono, Ketua Umum AREBI.

Sementara dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa di Eropa dan Singapura, keberadaan broker disegani. Broker bukan hanya penghubung antara penjual dan pembeli namun juga sebagai pelindung. Dari sinilah maka nilai broker sangat tinggi. Namun Oesman membandingkan di Singapura dengan jumlah penduduk 3 juta jiwa memiliki broker 28.000, sedangkan di Indonesia dengan penduduk 250 juta jiwa, broker tak lebih dari 1 juta.

“Sepertinya ada kesalahan sistem. Sudah 25 tahun kok baru segitu? Kalian terlalu sabar dan pasrah. Ini tidak boleh terus terjadi. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli, broker harus mendaftarkan diri pada organisasi yang resmi dan mengikuti aturan hukum. Kalau tidak, berarti ia broker gelap sehingga yang dijual juga barang gelap. Ini harus ditindak secara hukum. Ke depan kehadiran broker dibutuhkan masyarakat. Jadi peluang broker sangat tinggi,” papar Oesman.

Dalam diskusi “Harness Change For Change To Be Great” dengan narasumber Ketua Kehormatan III AREBI Darmadi Darmawangsa, Plt. Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI Veri Anggrijono, Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Yunirwansyah dan Bidang Diklat – Ikatan Notaris Indonesia Udin Narsudin, yang dimoderatori Fifi Aleyda Yahya, dibahas berbagai permasalahan terkait industri broker properti, terutama soal penegakan hukum untuk menghadang dan mempersempit gerak broker properti ilegal yang tidak mengikuti aturan hukum yang ada.

“Mulai tahun 2018 kami akan melakukan penertiban broker properti ilegal yang tidak menaati hukum yang ada. Mulai dari teguran sampai tindakan tegas berupa penutupan operasi kantor broker properti sampai hukuman penjara dan denda. Kami akan bekerjasama dengan AREBI untuk menindak broker properti ilegal. Oleh karena itu bagi yang belum legal, segera mengurus legalitas jika tidak ingin ditindak. Pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) mudah dan cepat,” jelas Veri Anggrijono, Plt. Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/ PER/ 7/2017 pada Agustus 2017 lalu, menggantikan Permendag No.17/M-DAG/PER/12/2015. Ada beberapa pokok dalam Permendag No. 51 Tahun 2017. Antara lain broker harus bersertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Broker Properti Indonesia (BPI) dan dalam berkerja sama harus membuat perjanjian tertulis dengan pemberi tugas. Lalu perusahaan broker properti harus mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).

SIU-P4 harus dicantumkan dalam papan nama perusahaan dan setiap promosi propertinya. Dalam 3 bulan pertama pengurusan SIU-P4 dapat menggunakan sertifikat pelatihan standarisasi profesi AREBI dan dalam 3 bulan selanjutnya harus mengikuti ketentuan uji sertifikasi LSP BPI.

Ketua Kehormatan III AREBI Darmadi Darmawangsa mengatakan, perlu dibuat regulasi yang mengatur bisnis dalam industri jasa perantara perdagangan propert dan sinergikan profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan broker properti. Sudah ada Permendag No.51/M-DAG/ PER/ 7/2017 namun perlu diperkuat menjadi Undang Undang/Perpu supaya sanksi atas pelanggaran lebih jelas

Contohnya setiap transaksi properti yang dilakukan wajib mengisi formulir transaksi yang akan dilaksanakan oleh broker resmi berlisensi dan ini wajib dilakukan dengan formulir yang teregistrasi dan tercatat oleh regulator, yang akan diserahkan ke PPAT dan Negara

Alasan perlunya regulasi broker juga untuk membangun database dan informasi tentang pasar properti untuk statistik yang bisa digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lain. Juga untuk pemetaan harga properti yg real, menutup kebocoran pajak yang luar biasa dari pajak penghasilan (PPh) transaksi jual beli dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu juga untk menutup peluang transaksi oleh broker asing liar yang mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia efek Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menambah objek dan subjek pajak baru dari PPh broker, dan membangun Industri perdagangan perantara properti yang sehat dan kuat untuk menghadapi MEA

Acara The Biggest Real Estate Summit 2017 ditutup dengan seminar oleh Prof. Rhenald Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia bertema “Change and Disurption”. Rhenald memaparkan perubahan di dunia yang terjadi saat ini dan diperlukan cara-cara baru jika ingin tetap sukses. Saat ini adalah zaman “shifting”. Di era ini, para pengusaha lama perlu men-disrupsi diri agar siap bertarung dengan cara-cara baru.

“Dunia ini sedang ‘shifting’. Ia menciptakan jutaan kesempatan baru yang sulit ditangkap orang-orang lama, atau orang-orang malas yang sudah tinggal di bawah selimut rasa nyaman masa lalu,”ujar Rhenald Kasali. The Biggest Real Estate Summit 2017 dimeriahkan dengan acara “AREBI Got Talent” dan pemberian hadiah bagi peserta, antara lain 1 Motor Yamaha NMAX, 1 Motor Honda Vario, 1 Motor Honda Beat, Logam Mulia, Notebook, Smartphone, dan uang tunai. YS