Standardisasi Pemerintah & STRA dari DAI Para Arsitek Lebih Lindungi Konsumen

16 May 2018 14:20

Demi melindungi konsumen, kini Arsitek harus memiliki standar kinerja sesuai standardisasi pemerintah dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) dari Dewan Arsitek Indonesia (DAI).

Undang-Undang Arsitek (UU Arsitek) merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu untuk mengatur dan melindungi praktik arsitek di Indonesia. Karena itu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UUAr) disambut baik oleh para arsitek tanah air.

Dalam beberapa forum internasional tercatat bahwa, Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia yang belum memiliki undang-undang arsitek. Kekosongan pengaturan UUAr menjadi kerentanan bagi Indonesia dalam menghadapi pasar bebas Asia Pasifik tahun 2010 dan pasar bebas dunia tahun 2020, di mana layanan jasa arsitek menjadi salah satu komoditas bebas.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, melalui UU arsitek ini, para arsitek Indonesia beserta pengguna jasa arsitek memiliki Iandasan dan kepastian hukum. Pasalnya, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang belum memiliki landasan hukum bagi profesi arsitek.

“Ini kan dalam rangka kompetisi global Ke depan di Asean ini, semua profesi arsitek punya UU. Sehingga mereka berdasarkan UU itu, sertifikasinya dilandasi oleh hukum secara jelas. Sehingga kalau praktek di negara manapun dilindungi oleh UU,” katanya. Adanya landasan hukum akan menjadikan profesi arsitek di Indonesia semakin berkembang dan berdaya saing tinggi. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi arsitek dalam pembangunan nasional.

“Jadi mereka (arsitek asing) dengan UU ini, harus bekerja sama dengan arsitek Indonesia. Kalau enggak ada UU nya, mereka bisa bebas. Paling tidak dia nanti penanggung jawab praktek arsitek asing itu harus arsitek Indonesia. Kita menginginkan arsitek kita ini jadi tuan rumah bagi segala aktivitas arsitek di Indonesia,” tukas Basuki.

Hasil karya Seni

Dalam bukunya De Architectura (ditulis antara 30-15 SM), Marcus Vitruvius Pollio menjelaskan bahwa karya arsitektur merupakan kesatuan dari fungsi (utilitas), kekuatan (firmitas), dan keindahan (venustas).

Oleh karenanya arsitektur secara prinsip bukan sekedar ilmu teknik membangun, tetapi juga kemampuan mengorganisasi ruang secara tiga dimensi, hubungan antar bangunan, dan sikap bangunan terhadap lingkungannya.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ahmad Djuhara mengatakan, masyarakat memerlukan jaminan perlindungan agar mendapatkan layanan arsitek yang kompeten. Adanya UU Arsitek bisa memaksa para arsitek untuk bekerja sesuai profesinya secara benar. “Dia (arsitek) harus benar, kompeten, pendidikannya benar dapat dijamin, maka dia bisa memiliki konsekuensi hukum,” kata Djuhara.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia