Ayat-Ayat Perumahan Rakyat Mengupas Problematika Perumahan Rakyat dari Kacamata Hukum

14 May 2019 14:03

Sebuah buku hukum yang disajikan dengan bahasa yang ringan, mengalir, dan puitis. Prinsip keberimbangan dan intervensi pemerintah adalah sebuah kunci.

Buku karya Muhammad Joni, SH, MH berjudul “Ayat-Ayat Perumahan Rakyat” memberikan banyak khasanah pengetahuan berkaitan dengan pembangunan rumah rakyat, khusus yang bertautan dengan permasalahan hukum sebagai acuan membangun rumah rakyat. Buku karya pria yang berprofesi sebagai advokat ini diterbitkan pada 2018 oleh beberapa lembaga: HUD Institute, Lembaga Perlindungan Konsumen Properti dan Keuangan (LPKPK), Smart Property Consulting, dan kantor hukum yang didirikan penulis Joni & Tanamas Law Office.

Buku setebal 266 halaman yang sangat direkomendasikan bagi para akademisi, praktisi hukum, bankir, dan pembuat kebijakan/regulasi terkait perumahan ini sejatinya merupakan bunga rampai, kumpulan 77 karya/opini penulis di sejumlah media massa baik online maupun media cetak yang muncul akibat keterusikkan dirinya dengan “kebisingan” mengenai tidak terciptanya ruang bermukim yang berkeadilan untuk semua. Pasalnya, rumah merupakan kebutuhan lahiriah manusia disamping pangan dan sandang.

Dibagi dalam 7 BAB (Rumah untuk Rakyat, Menimbang Hunian Berimbang, Geliat Perumahan, Permukiman, dan Perkotaan, Penyediaan Tanah untuk Perumahan dan Permukimnan, Menggugat Luas Lantai Tanah, Ragam Ulasan Rumah Susun, dan Membedah Program Satu Juta Rumah) gagasan dan taklimat ikhwal perumahan rakyat dalam tulisan-tulisan di buku ini disampaikan sepenuh hati dengan rumus-rumus hukum namun dalam bahasa awam.

Seperti disebut penulis sendiri, judul buku ini menggunakan kata ‘ayat’ karen masalah perumahan itu ibarat hutan belantara di dunia hukum, yang disebut belantara hukum perumahan. Dengan menyebut ‘ayat’ laksana satu tegakan pohon saja di antara begitu banyak pohon dalam belantara itu.

Meskipun hanya ‘sebatang tegakan pohon’, buku ini sebenarnya menyajikan beragam tulisan tentang hukum perumahan. Kita bisa mendapati analisis tentang rumah susun, sementara pada bagian lain ada uraian tentang bank tanah; dan di bagian lainnya kita bisa membaca ulasan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Tengok saja di kawasan perkotaan atau kawasan penyangganya, berapa banyak warga tinggal di rumah tak layak huni.

Jika dibiarkan terus, dampaknya bukan semata pada aspek sosiokultural, tetapi juga pada keekonomian. Karena itu pula, dalam beberapa bagian, penulis menyinggung pentingnya ‘intervensi’ pemerintah dalam pemenuhan perumahan rakyat.

Penulis berpandangan kebijakan atau regulasi tentang properti tak mungkin nihil kepentingan publik. Kepentingan publik itu pula yang penting digunakan dalam intervensi dimaksud. Hukum properti tak hanya berkaitan dengan perjanjian antara developer dengan warga yang ingin memiliki rumah di kompleks perumahan tertentu, tetapi juga bertemali dengan kepentingan publik.