Butuh Insentif Lebih Besar untuk Genjot Program Sejuta Rumah

20 April 2018 13:54

Berbagai cara bisa dilakukan untuk menggenjot pencapaian program Sejuta Rumah. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), capaian program Sejuta Rumah selama tiga tahun (2015-2017), telah tercapai 2,49 juta unit, dengan rincian, pada tahun 2015 sebanyak 699.670 unit, tahun 2016 sebanyak 881.102 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Sementara hingga 10 April 2018, Kementerian PUPR telah menyalurkan KPR Subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 438 miliar untuk 3.835 unit rumah.

Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Nostra Tarigan, dalam acara acara Coffee Morning Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema memperkuat Program Sejuta Rumah di Jakarta, Kamis (19/4/) mengatakan, untuk penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana. Tahun 2018, jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD) atau meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 33 bank.

Melalui KPR FLPP, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menikmati uang muka terjangkau, bunga tetap 5% selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi. Sementara syarat penerima subsidi salah satunya adalah gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp4 juta untuk Rumah Tapak dan Rp7 juta untuk Rumah Susun.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Soelaeman Soemawinata mengatakan, untuk meningkatkan capaian program Sejuta Rumah, pemerintah harus memberikan insentif lebih besar lagi kepada pengembang. “Insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pengembang rumah rakyat itu masih kecil dan sedikit. Padahal potensi keuntungan yang didapatkan pengembang dalam menggarap hunian murah atau bersubsidi tipis. Ada 4.000 anggota pengembang kami yang terlibat dalam proyek hunian bersubsidi ini. Untungnya tipis dan insentifnya kecil pula yang didapatkan. Mestinya ada insentif yang lebih besar agar marginnya yang tipis itu bisa terbantu,” paparSoelaeman.

Hal yang sama dikatakan Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah. Pihaknya masih menghadapi kenyataan minimnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam pembangunan rumah MBR.” Masih banyak Pemda yang mempersulit perizinan untuk membangun rumah MBR. Kenyataannya, dilapangan sendiri masih banyak raja kecil yang lebih lebih galak kepada pengembang,” kata Junaidi.

Soelaeman mengatakan, sekarang insentif yang diberikan baru PPh sebesar 1% dan dan bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). “Dari 600.000-700.000 rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun, hanya 40.000 unit yang mendapat PSU, ” kata Soelaeman.

Lebih lanjut Soelaeman mengatakan, perbankan juga masih mematok bunga kredit konstruksi kepada pengembang sebesar 12%-13% dan itu dirasakan kemahalan bagi kalangan pengembang. “Kadang kami iri dengan sektor lain yang bisa dapat bunga kredit di bawah 10%. Kalau kami dikenakan bunga kredit konstruksi itu masih berkisar 12%-13%. kami berharap bisa dapat bunga di bawah 10%,” kata Soelaeman.

Menurut Soelaeman, kalau pengembang bisa mendapatkan bunga kredit konstruksi di bawah 10%, maka itu akan membantu meningkatkan produktifitas pengembang dalam memasok rumah bersubsidi karena cashflow menjadi kuat. YS