ADA APA DENGAN MEGAPROYEK MEIKARTA? (Laporan Utama Majalah Properti Indonesia November 2018 Telah Beredar)

06 July 2017 09:46

Majalah Properti Indonesia (MPI) edisi November 2018 menurunkan ulasan lengkap tentang Mega Proyek Meikarta dalam Laporan Utama (Fokus), sebuah kotabaru yang dirancang oleh Grup Lippo. Sebuah konglomerasi di bisnis properti teratas dari segi pendapatan asset dan kapitalisasi.

Ulasan ini menyusul kasus hukum yang menimpa salah satu unit bisnis Lippo Grup yang mengembangkan mega proyek tersebut. Sejumlah orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan KPK di Bekasi dan sekitarnya pada pertengahan oktober 2018 lalu.

Saat itu, sebanyak 10 orang dan barang bukti uang Rp 1 miliar berhasil diamankan. Belakangan, dalam keterangannya, KPK mengindikasikan bahwa OTT tersebut terkait dengan kasus penyuapan untuk mempercepat proses perizinan proyek pembangunan meikarta.

KPK juga menetapkan bupati Bekasi Neneng hasanah yasin dan empat pejabat lainnya di pemkab Bekasi serta direktur operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Benarkah penangkapan ini semakin mensahihkan isu di masyarakat bahwa megaproyek Meikarta masih terganjal masalah perijinan yang belum terselesaikan?

Mega proyek Meikarta di Cikarang diluncurkan pada pertengahan tahun 2017 lalu, salah satu Proyek dengan perkiraan nilai investasi Rp278 triliun serta diklaim sebagai proyek terbesar yang pernah dikembangkan Lippo Group sejak 67 tahun terakhir ini digadang-gadang akan lebih indah dari Jakarta dan memiliki fasilitas terlengkap di Asia Tenggara.

“Di dunia properti (Indonesia) lebih dari 10 tahun terakhir tidak ada pentolan-pentolan (properti) yang turun gunung untuk membangun (proyek) yang besar. Mungkin inilah waktunya,” ujar CEO Lippo Group, James Riady kala itu.

Kontroversi terkait proyek Meikarta dimulai saat sejumlah pejabat di Provinsi Jawa Barat yang mengkritik rencana pembangunan proyek skala kota tersebut yang diduga belum menyelesaikan persoalan perizinan.

Adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang mulanya mengkritik langkah Lippo Group terkait pengembangan mega proyek Meikarta. Deddy mengatakan bahwa pihaknya terkejut dengan langkah Lippo Group yang tiba-tiba sudah mengumumkan rencana membangun mega proyek Meikarta.

Menurutnya, Meikarta ditawarkan ke publik sebelum Lippo mengurus perizinan ke provinsi. “Belum ada (kabar) izin, kok sudah diumumkan saja,” katanya saat itu.

Politisi yang juga artis peran ini menilai langkah Lippo Group yang melaunching mega proyek tersebut merupakan bentuk arogansi karena tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya. “Ini seperti mendirikan negara di dalam negara saja,” tegasnya.

Permasalahan perijinan Meikarta juga turut menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan antara DPRD Kabupaten Bekasi dan pihak Lippo, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menekankan pada izin pembangunan yang belum terpenuhi, berikut dengan pengaturan lalu lintas daerah sekitar.

President Commisioner Lippo Group Theo L Sambuaga sempat menemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate, akhir Mei lalu. “Kami melaporkan (pembangunan Meikarta), sebelumnya telah melaporkan, sekarang melaporkan lagi perkembangannya,” tutur Theo.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga mengaku mendapat arahan dari Wakil Gubernur Deddy Mizwar terkait pengembangan proyek pembangunan Meikarta agar sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

“Kami membangun untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kami siap menempuh aturan,” katanya. Ia menjelaskan, jika proyek Meikarta merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya pada 2012 lalu. Berbagai persyaratan seperti izin lokasi, penggunaan lahan, dan lainnya sedang diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. “Kalau ada hal-hal yang memerlukan sinkronisasi dengan Pemprov Jabar kaitannya dengan Perda 12 Tahun 2014, tentu kami siap,” ujarnya.

Tengah Oktober 2018 lalu, pelaku pasar di industri properti kembali dihebohkan dengan proyek Meikarta. Masalah yang dibicarakan juga masih sama, seputar perizinan. Hanya saja, kontroversi kali ini sangat menyita perhatian publik setelah KPK mengamankan sejumlah orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi dan sekitarnya.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia