Dibalik Relaksasi LTV Menggali Potensi atau Mengundang Spekulasi

10 August 2018 11:23

Untuk menggairah-kan iklim bisnis properti dalam negeri, Bank Indonesia (BI ) akhirnya melonggar-kan rasio loan to value (ltv) untuk kredit properti dan rasio financing to value (ftv) bagi pembiayaan properti. Implementasi kebijakan relaksasi tersebut dengan cara memperkecil nilai uang muka kredit properti bagi pembelian rumah pertama untuk semua tipe hingga nol persen. Bi memproyeksi pertumbuhan kredit perumahan rakyat (kpr) hingga akhir 2018 dapat terdorong sekitar 14 persen setelah ada kebijakan pelonggaran aturan tersebut. Sementara, di satu sisi, kebijakan ini justru ditanggapi secara dingin oleh beberapa pelaku usaha properti.

MEMASUKI kuartal II 2018, Bank Indonesia (BI) akhirnya kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) sebesar 50 basis poins (bps) menjadi 5,25 persen. Namun, berbeda dengan agenda sebelumnya, pengumuman BI kali ini sekaligus menerbitkan penyempurnaan ketentuan Loan to Value melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti dan Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dengan harapan dapat menjaga iklim usaha properti yang sejak beberapa waktu terakhir mengalami perlambatan.

Salah satu dampak Kebijakan yang mulai berlaku 1 Agustus 2018 ini, ialah bahwa sejumlah bank, yang memenuhi syarat, bebas menentukan besaran uang muka KPR untuk pembelian rumah pertama. Dengan demikian, ketentuan ini membuka peluang sejumlah bank untuk membebaskan atau mengenakan uang muka ringan saat membeli rumah melalui skema KPR.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan yang mulai berlaku per 1 Agustus 2018 tersebut dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen di sektor properti. “Esensinya kami membebaskan LTV. Untuk pembelian rumah kedua 80-90 persen, terkecuali untuk tipe di bawah 21 meter persegi yang memang bebas LTV-nya,” jelas Perry.

Dirinya menambahkan, jika kebijakan tersebut diproyeksi dapat meningkatkan kesempatan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah pertama mereka melalui skema KPR. Meskipun, dirinya menekankan bahwa relaksasi LTV ini bukan berarti memberlakukan DP 0 persen, melainkan, menyerahkan mekanisme penentuan besaran uang muka KPR kepada masing-masing bank. “LTV untuk rumah pertama kami tidak mengatur besarnya, melainkan ditentukan masing-masing bank sesuai praktek manajemen resiko yang ada,” ungkap Perry.

Senada dengan Perry Warjiyo, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, berharap jika kebijakan relaksasi LTV yang digulirkan oleh BI dapat menjadi sebuah titik balik atau reborn bagi para perusahaan properti yang sedang mengalami penurunan dari sisi penjualan maupun performance. “Kami berharap LTV ini bisa menjadi sebuah semangat baru bagi para pengembang untuk dapat kembali berkarya,” ujar Kang Eman—biasa ia disapa.

Maklum, dalam tiga tahun terakhir industri properti benar-benar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, berdasarkan data primer yang dimilikinya, sebut Kang Eman, ada sejumlah pengembang besar yang kinerja penjualannya sejak tahun 2014 sampai 2017 terus menurun hingga 70%. “Sampai saat ini kita terus bekerja untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab penurunan tersebut. Diantaranya, sektor perpajakan, perizinan dan kebijakan yang membuat properti menjadi stagnan,” jelas Eman.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia