Kontraversi Megaproyek Meikarta

09 November 2018 10:18

Sejumlah orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan kpk di bekasi dan sekitarnya pada pertengahan oktober 2018 lalu. Saat itu, sebanyak 10 orang dan barang bukti uang rp1 miliar berhasil diamankan.

Belakangan, dalam keterangannya, kpk mengindikasikan bahwa ott tersebut terkait dengan kasus penyuapan untuk mempercepat proses perizinan proyek pembangunan meikarta. Kpk juga menetapkan bupati bekasi neneng hasanah yasin dan empat pejabat lainnya di pemkab bekasi serta direktur operasional lippo group billy sindoro sebagai tersangka. Benarkah penangkapan ini semakin mensahihkan isu di masyarakat bahwa megaproyek meikarta masih terganjal masalah perijinan yang belum terselesaikan?

AWAN GELAP sepertinya belum mau menjauh dari PT Lippo Karawaci, Tbk. Sejak meluncurkan mega proyek Meikarta di Cikarang pada pertengahan tahun 2017 lalu, salah satu perusahaan developer properti terbesar di Indonesia ini kerap menjadi pembicaraan banyak orang. Maklum, proyek dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp278 triliun serta diklaim sebagai proyek terbesar yang pernah dikembangkan Lippo Group sejak 67 tahun terakhir ini digadang-gadang akan lebih indah dari Jakarta dan memiliki fasilitas terlengkap di Asia Tenggara.

“Di dunia properti (Indonesia) lebih dari 10 tahun terakhir tidak ada pentolan-pentolan (properti) yang turun gunung untuk membangun (proyek) yang besar. Mungkin inilah waktunya,” ujar CEO Lippo Group, James Riady kala itu.
Kontroversi terkait proyek Meikarta dimulai saat sejumlah pejabat di Provinsi Jawa Barat yang mengkritik rencana pembangunan proyek skala kota tersebut yang diduga belum menyelesaikan persoalan perizinan.

Adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang mulanya mengkritik langkah Lippo Group terkait pengembangan mega proyek Meikarta. Deddy mengatakan bahwa pihaknya terkejut dengan langkah Lippo Group yang tiba-tiba sudah mengumumkan rencana membangun mega proyek Meikarta.

Menurutnya, Meikarta ditawarkan ke publik sebelum Lippo mengurus perizinan ke provinsi. “Belum ada (kabar) izin, kok sudah diumumkan saja,” katanya saat itu. Politisi yang juga artis peran ini menilai langkah Lippo Group yang melaunching mega proyek tersebut merupakan bentuk arogansi karena tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya. “Ini seperti mendirikan negara di dalam negara saja,” tegasnya.

Permasalahan perijinan Meikarta juga turut menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan antara DPRD Kabupaten Bekasi dan pihak Lippo, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menekankan pada izin pembangunan yang belum terpenuhi, berikut dengan pengaturan lalu lintas daerah sekitar.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia