Masih Menarikkah Jakarta Jika Ibukota Hengkang ke Luar Jawa

14 May 2019 13:16

Wacana pemindahan ibukota negara kembali kencang bergulir setelah Presiden RI Joko Widodo mengadakan rapat terbatas di istana, akhir April 2019 lalu. Lantas bagaimana nasib bisnis properti di Jakarta jika ibukota dipindahkan?

Gembar gembor pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Provinisi DKI Jakarta kembali mencuat beberapa waktu belakangan. Hal ini terjadi usai Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas yang di Kantor Presiden, akhir April 2019 lalu. Setidaknya ada beberapa alasan kuat yang membuat Jokowi Haqqulyaqin untuk melakukan pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa. Diantaranya, karena Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sudah padat penduduk.

Bahkan, Jakarta dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa merupakan kota dengan kepadatan pendudukan keempat tertinggi di dunia. Masalah lainnya adalah kemacetan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro bahkan pernah menyebutkan jika kerugian ekonomi akibat kemacetan pada 2013 mencapai Rp56 triliun. “Mungkin angkanya sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun,” kata dia seperti dilansir dari portal berita tempo.co.

Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta dinilai sudah tidak baik karena masalah banjir. Banjir di Jakarta bukan saja berasal dari hulu, tapi juga diakibatkan kemiringan muka tanah, terutama di pantai utara Jakarta yang penurunan muka tanahnya sekitar 7,5 centimeter per tahun.

Beberapa kota pun akhirnya digadang-gadang untuk menjadi ibukota Negara baru untuk menggantikan Jakarta tersebut, mulai dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga Bengkulu di Sumatera. Presiden Jokowi sendiri belum memberikan kepastian di pulau mana Ibukota akan dibangun. “Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi, agak tengah tapi juga yang di barat kurang,” kata Jokowi.

Meski belum ditetapkan, Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap menyambut rencana pemindahan ibu kota ke wilayahnya. Saat ini telah tersedia lahan seluas 300 ribu hektare di tiga kabupaten, untuk menopang pusat pemerintahan, jika Ibu Kota RI jadi dipindah ke Palangka Raya.

Selain Kota Palangka Raya yang menyediakan sekitar 119.000 hektare lahan, Kabupaten Katingan juga menyediakan lahan seluas 81.000 hektare. “Kabupaten Gunung Mas sekitar 98.000 hektare lebih,” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.

Menurut Fairid, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia pun telah melakukan kajian-kajian sekaligus mengukur daya tampung wilayah ini. “Jadi, apabila perpindahan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia benar dilakukan di Palangka Raya, maka kami selaku pemerintah daerah sudah sangat siap,” katanya.

Mart Polman, Managing Director Lamudi.co.id, menuturkan, rencana pemindahan ibukota ini bisa berdampak positif terhadap bisnis properti di Jakarta, karena walaupun tidak menjadi ibu kota lagi, Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, sehingga aktivitas jual beli properti tidak akan terganggu dengan masalah politik dan pemerintahan. “Khusus untuk properti kelas atas memang sangat berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi, jadi jika ibu kota berpindah maka bisnis jual beli properti untuk segmen atas akan tetap terjaga,“ kata Mart.

Mart juga tetap meyakini bahwa kebutuhan hunian di Jakarta akan tetap tinggi, karena kota ini memiliki pasar properti yang sudah terbentuk, terutama untuk segmen hunian vertikal yang terkoneksi dengan moda transportasi LRT, busway dan MRT.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia