MBR Plus; Batas Maksimum Gaji Penerima Subsidi dari 4 jt ke Rp 8 jt. Apa Dampaknya?

14 March 2019 13:53

Judul di atas merupakan salah satu ulasan Majalah Properti Indonesia (MPI) edisi Maret 2019. Atas usulan Realesate Indonesia (REI), pemerintah akhirnya berencana menaikkan batas gaji penerima KPR Subsidi. Kepada Properti Indonesia, Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok Lusida mengakui adanya usulan kenaikan batasan gaji karena tidak masuk jika maksimal di angka Rp4juta.

“Kalau harga Rp200 juta sudah tidak bisa memenuhi sepertiganya. Jadi memang harus dinaikkan. Memang usulan Rp8 juta. Tapi saya dengar dari PUPR kemungkinan di bawah Rp8 juta. Saya bilang oke, yang penting bankable,” kata Totok via telepon.

Menanggapi seberapa urgent MBR Plus, Totok menjawab hal ini sangat urgent. “Orang yang gajinya Rp9 juta enggak mungkin membeli rumah menengah. Kalau mereka mau membeli rumah MBR pasti kena Ppn. Dia mungkin bisa beli tipe 36, rumah radius di bawah 20 km. Cuma sekarang pasti harga rumah yang jaraknya 20 km dari pusat kota sudah bukan rumah MBR lagi,” ujarnya.

Totok menambahkan, orang yang bergaji Rp9 juta sebenarnya mampu membeli rumah seharga Rp160 juta, Tapi dia harus bayar Pph, Ppn dan BPHTB yang bisa mencapai 17,5%. Kalau dihitung, 17,5% KPR selama 10 tahun sama dengan satu unit baru. Jadi kasihan, saya berharap dia bisa membeli dengan MBR Plus,” paparnya.

Orang yang memilih MBR Plus nantinya bisa membeli rumah maksimal tipe 72 dengan harga maksimal Rp300 juta. Totok menilai market MBR plus ini sangat besar. “Bukan hanya kemampuan salari, sekarang untuk mendapatkan rumah tipe 36, ASN TNI Polri harusnya menjaminkan SK-nya. Ini yang membuat mereka tidak bankable.”

Totok pun bercerita, ada 200 guru di daerah Maja, namun yang bankable hanya 7 guru dari 200 guru tersebut. “Jadi cuma sekitar 5% yang bankable. Ke mana guru-guru yang lain? Saya berharap dosen-dosen juga bisa memanfaatkan program ini karena kasihan mereka,” ujar Totok.

Saat ini MBR Plus sudah diputuskan di Rapat Wapres dan akan segera diputuskan 2 minggu ke depan. “Pak JK (Jusuf Kalla) sendiri yang sudah memerintahkan,” tegas Totok. Nantinya, orang yang memakai program ini tidak mendapatkan SBUM (bantuan uang muka) dan juga harus rumah pertama.

Asmat Amin, Managing Director SPS Group menyambut baik program yang diusulkan REI ini. “Untuk mengejar backlog yang mencapai 12 juta, yang tiap tahunnya bertambah 800 ribu sampai 1 juta rumah, memang harus dikasih 2 skema yakni rumah subsidi dan MBR Plus. Saya setuju dengan usulan yang diajukan REI,” ujarnya.

Dengan harga rumah yang bisa mencapai angka Rp300 juta, Asmat beranggapan bahwa pengembang swasta akan lebih semangat membangun rumah subsidi. “Market milenial ini memang besar,” ujar Asmat.

Sementara itu, Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch justru memiliki pandangan berbeda. Opininya yang diunggah situs Rumahhokie.com justru kurang setuju dengan relaksasi yang akan dilakukan pemerintah.

“KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahaan) yang serting dikenal sebagai KPR subsidi, sebenarnya bukan bentuk subsidi yang hilang sebagai sunk cost, karena sistem pembiayaan FLPP membuat biaya subsidi tidak hilang dan menjadi dana bergulir yang pada akhirnya dapat membiayai sendiri,” tulisnya.

Skema FLPP ini, lanjutnya, digunakan untuk membantu golongan masyarakata berpenghasilan rendah (MBR) dengan maksimal penghasilan Rp4 juta per bulan. Dengan kenaikan batasan penghasilan menjadi Rp8 juta sebenarnya mempunyai dampak positif sehingga penerima bantuan dengan skema FLPP ini menjadi bertambah besar.

Hal ini didasari atas kondisi banyaknya ASN yang justru tidak bisa memiliki rumah karena penghasilannya di atas Rp4 juta. Karena definisi MBR menjadi tidak relevan lagi karena dengan batasan penghasilan sampai Rp8 juta tentu tidak termasuk sebagai golongan MBR lagi.

Yang digarisbawahi Ali, dengan adanya rencana kredit rumah sampai 300 juta, maka pengembang rumah subsidi yang saat ini masih mengandalkan pihak swasta akan lebih tertarik menggarap rumah seharga di atas Rp150 juta ketimbang di bawah Rp150 juta. Lalu bagaimana nasib orang yang gajinya di bawah Rp4 juta dan belum memiliki rumah?
Di akhir tulisannya, Ali berharap pemerintah lebih memberi banyak insentif ke orang yang bergaji Rp4juta ketimbang memberi subsidi orang yang bergaji Rp4-Rp8 juta. Ia menilai 2 batasan ini memiliki market yang berbeda. MPI RSG

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia