Meminimalkan Dampak Bencana Melalui Tata Ruang Berbasis Mitigasi

12 February 2019 12:41

Pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang perlu dijalankan bersama oleh pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meminimalkan risiko bencana dan menyelamatkan masa depan Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Pasalnya Indonesia dikelilingi Cincin Api atau Lingkaran Api Pasifik (Ring of Fire) terbesar di dunia. Tak heran jika Indonesia sering mengalami gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda, mencakup wilayah sepanjang 40.000 km dan sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Sebanyak 90% gempa yang terjadi (dan 81% gempa terbesar) di dunia terjadi di sepanjang sabuk gempa Pasifik ini.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan pada 2007 terdapat 887 bencana alam di Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 2.004 kejadian pada 2010 dan 2.313 pada 2016. Sedangkan pada 2017, hingga 25 Desember 2017, terdapat 2.156 kasus. Tahun 2018 adalah yang terburuk dengan 2.426 bencana, 4.231 korban jiwa, 6.948 korban luka, dan 9.956.395 pengungsi. Sementara BNPB mencatat jumlah bencana pada Januari 2019 sebanyak 366 kejadian.

Walau rawan bencana, sayangnya mitigasi bencana masih minim dilakukan. Salah satunya dari sisi tata ruang. Banyak kawasan rawan bencana yang dihuni oleh manusia dan tidak ramah terhadap evakuasi saat bencana datang. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 40,9 juta jiwa yang berada di 274 kabupaten/kota di Indonesia berada di kawasan rawan longsor. Wilayah tersebut termasuk di sepanjang Bukit Barisan Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Salah satu contoh tata ruang yang amburadul terlihat di Palu. Tata ruang Kota Palu, khususnya wilayah Pantai Talise, tidak mengacu pada perspektif antisipasi bencana. “Di sana [Pantai Talise] itu kan ada potensi tsunami, tapi orang kalau mau evakuasi jadi tegak lurus. Ketutup restoran dan bangunan di sekitarnya, padahal kalau jalannya dibuka, orang bisa langsung lari ke atas,” ujar Rini Tri Nirmala Ningrum, Direktur Perkumpulan SKALA. Masih di Palu, Perumnas Balaroa bahkan didirikan di atas sesar Palu-Koro yang selalu bergerak. Ketika gempa dan likuifaksi terjadi, perumahan ini amblas.

Berkebalikan dengan Palu, menurut Rini, tata ruang Pantai Anyer cukup baik. Di sana ruang terbukanya cukup sehingga memudahkan evakuasi. “Di Anyer, saya lihat di sepanjang pantai, antara vila satu dan lainnya ada jalan-jalan di mana orang bisa lari ke atas menuju titik aman jika terjadi bencana. Artinya mereka sudah mempertimbangkan,” ujarnya.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia