Menanti Relaksasi Aturan Pajak Properti Mewah. Pemerintah Berencana Melonggarkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Untuk Kepemilikan Properti Berharga Mewah Dari Rp20 Miliar Menjadi Rp30 Miliar

14 December 2018 11:28

Insentif pemerintah diharapkan dapat membuat sektor properti kembali bergairah seiring dengan berkurangnya beban biaya bagi perusahaan pengembang.

Pemerintah berencana melonggarkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kepemilikan properti berharga mewah dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar. Selain itu juga akan memangkas pajak penghasilan (PPh) pasal 22 untuk penjualan hunian mewah dari 5% menjadi 1%. Hal itu disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meningkatkan usaha properti.

Aturan PPnBM maupun PPh 22 untuk properti keduanya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pertama, PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM. Dalam beleid tersebut kelompok hunian mewah rumah dan town house dari jenis non-strata title dengan harga jual minimal Rp20 miliar dan kelompok apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dengan harga jual minimal Rp10 miliar.

Kedua, PMK Nomor 90/PMK.03/2015 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang Tergolong Sangat Mewah. Dalam aturan tersebut, rumah beserta tanah, maupun apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual di atas Rp 5 miliar tergolong sebagai barang sangat mewah.

Insentif pemerintah diharapkan dapat membuat sektor properti kembali bergairah seiring dengan berkurangnya beban biaya bagi perusahaan pengembang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, dalam sektor properti ada dimensi pasar primer dan pasar sekunder. Sebagai pemain di pasar primer, perusahaan developer rupanya kerap mengeluh mengenai pajak ganda yang dikenakan sehingga beban biaya jadi bertambah.

“Kalau secondary market kan tidak ada PPnBM karena sudah dikenakan sekali pada waktu penjualan pertama dari developer. Ini yang disampaikan teman-teman developer, bahwa ini menambah biaya,” ujar Suahasil. Dijelaskan Suahasil, sektor properti menjadi perhatian sebab barang properti merupakan barang yang bersifat jangka panjang. Selain itu, rumah juga berbeda dengan barang konsumsi lain karena kerap dimanfaatkan untuk menabung maupun leverage.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia