Menteri PUPR, Kita Perlu Sepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

13 November 2017 13:49

Solo, mpi-update. Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan di Indonesia akibat arus urbanisasi yang deras membuat kehidupan di kota menjadi tidak nyaman. Kota-kota menghadapi tantangan seperti munculnya kawasan kumuh di kota besar, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Diperkirakan kini lebih dari 53 persen penduduk Indonesia memilih tinggal di kota.

“Urbanisasi merupakan keniscayaan, menuntut dukungan ketersediaan infrastruktur dan apabila tidak dikelola dengan baik, urbanisasi akan mendegradasi kualitas lingkungan. Kita perlu bersepakat bagaimana mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain pembangunan hunian vertikal di perkotaan yang lebih hemat lahan,” kata Menteri Basuki dalam Dialog Kebangsaan beberapa waktu lalu seperti dikutip dari situs resmi PUPR.

Ketersediaan rumah yang terjangkau di perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah semakin sulit. Keterbatasan lahan mengakibatkan harga lahan di perkotaan menjulang tinggi. Hunian vertikal menjadi pilihan bagi warga kota untuk tetap tinggal tidak jauh dari lokasinya beraktivitas sehari-hari. Pembangunan lebih banyak hunian vertikal juga akan menghemat penggunaan lahan diperkotaan yang terbatas.

Menteri Basuki mengatakan dari 5 jenis infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah, 3 infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR yakni pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air dan perumahan.

“Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional Pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla semata-mata untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain,” jelasnya.

Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti bendungan, irigasi, jalan dan jembatan, jalan tol, air bersih, sanitasi, perumahan dan permukiman turut berkontribusi pada meningkatnya daya saing dan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia (ease of doing business).