Pekerjaan Rumah Untuk Presiden Terpilih

14 May 2019 13:21

Sejumlah pekerjaan rumah (pr) di sektor properti menanti untuk ditangani oleh presiden terpilih yang akan memimpin indonesia lima tahun mendatang. Mengurai benang kusut perijinan, persoalan pajak hingga mengatasi persoalan backlog adalah beberapa hal yang masih kerap dikeluhkan.

PESTA Demokrasi Pemilihan Presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024 akhirnya usai digelar, pada Kamis, 17 April 2019 lalu. Sebagai penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu paling lama 35 hari untuk menetapkan siapa yang akan menjadi pemenang. Waktu tersebut terhitung sejak hari pencoblosan. Dengan demikian, kalau tidak ada aral melintang, hasil resmi pemilu 2019 baru bisa diketahui paling lama pada 22 Mei 2019 mendatang.

Di kalangan pelaku usaha, berakhirnya pemilu dan pilpres adalah sesuatu yang dinanti-nanti. Bisa dimaklumi, sejak dua tahun terakhir hampir seluruh sendi bisnis di negeri ini nyaris memudar. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang lebih memilih menahan diri untuk berinvestasi hingga pesta demokrasi usai dilaksanakan.

Meskipun, bila ditilik pada pilpres pada tiga periode sebelumnya (2004, 2009 dan 2014) perekonomian Indonesia relatif berjalan normal. Artinya, tahun politik tak pernah benar-benar berdampak besar terhadap tren pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita lihat Pemilu 2014, justru penjualan kondominum (strata title) sedang booming-booming-nya. Harga kondo juga naik hingga 2016. Waktu itu harga sewa kantor juga sedang berada dalam kondisi peak season. Jadi bisa dibilang tahun politik tidak serta merta mempengaruhi iklim properti,” kata Anton Sitorus, Head of Research & Consultancy Savills Indonesia.

Sebaliknya, faktor eksternal lah yang diyakini lebih banyak menekan ekonomi Indonesia. Misalnya, pelemahan ekonomi secara global, sentimen perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta normalisasi kebijakan moneter Federal Reserve.

Di sektor properti, kondisi yang dialami para developer setali tiga uang. Sudah sejak lima tahun terakhir sektor bisnis yang menghela beberapa gerbong bisnis lain di dalamnya ini terus merosot dan hingga kini belum menujukkan pertumbuhan signifikan. Tingkat penyerapan penjualan yang masih rendah adalah indikator yang berkorelasi pada pelemahan tersebut.

Sekedar menyebut contoh, konsultan property Savills Indonesia mencatatat, penurunan angka penjualan kondominium se-Bodetabek terus berlangsung sejak 2014 lalu. Data savills memperlihatkan, pada 2014 penjualan kondominium per kuartal mencapai angka 15 ribu unit. Lalu di tahun 2015-2016 turun di angka 11 ribu unit. Tahun 2017 penjualan hanya mencapai 6 ribu unit serta tahun 2018 turun lagi di angka 2500 unit.

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi, menjadi wajar jika banyak asa yang disematkan kepada dua pasangan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya, tak terkecuali para pelaku usaha di sektor properti. Setidaknya ada beberapa pekerjaan rumah yang menjadi perhatian pasangan Presiden dan wakil Presiden terpilih, sebut saja birokrasi perijinan yang masih tumpang tindih, angka backlog perumahan yang terus bertambah setiap tahunnya, reformasi perpajakan, regulasi baru terkait kepemilikan properti oleh orang asing dan beberapa persoalan lainnya.

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia