Pengembangan Kawasan Skala Besar Harus Melibatkan Pemerintah dan Swasta

14 February 2018 14:46

Dalam Seminar International bertema Infrastructure-Led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing yang diselenggarakan oleh International Urban Development Association (INTA) bekerja sama dengan Real Estat Indonesia (REI) dan Urban and Regional Development Institute (URDI) di Raffles Hotel Jakarta, Raby (14/2), Presiden Kehormatan INTA Budiarsa Sastrawinata mengatakan, ke depan harus ada kebijakan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ini.

“Tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN sendiri saja. Pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan hilirisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik,” kata Budiarsa.

Lebih lanjut Budiarsa mengatakan, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pengembangan kawasan skala besar dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (pemerintah dan swasta) dengan perimeter batas kawasan ditetapkan dalam Master Plan. Pembangunan sistem angkutan massal (MRT dan LRT) diintegrasikan secara terpadu dengan pengembangan properti serta didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang.
Maraknya pembangunan sistem transportasi umum massal di kota-kota besar dan metropolitan menjadi momentum untuk meremajakan kembali kota melalui pelaksanaan pendekatan pembangunan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD).

Pengembangan kawasan TOD yang diintegrasikan dengan penyediaan kebutuhan hunian terjangkau menjadi bentuk nyata untuk mewujudkan kota yang inklusif dan mengembalikan kota kepada warganya. Selain itu TOD juga memberikan banyak manfaat antara lain mengurangi biaya dan waktu transportasi, mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi.

“Memadukan pengembangan kawasan hunian skala besar dan penyediaan rumah terjangkau bagi semua kelompok masyarakat berdasarkan sistem transportasi massal (new transit town) sangat dimungkinkan apabila ada kolaborasi para pihak. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang jelas terkait peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan hilirisasi investasi sektor infrastruktur, ” kata Budiarsa.

International Urban Development Association (INTA), Real Estat Indonesia (REI) dan Urban and Regional Development Institute (URDI) selaku mitra lokal akan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari seminar dalam bentuk pertukaran pengetahuan dan informasi serta forum-forum pembahasan terkait pengembangan hunian skala besar, kota baru, TOD dan rumah yang terjangkau. YS