Sejumlah Aturan Main Untuk Dapatkan Pelonggaran LTV

13 August 2018 10:24

Bank Indonesia (BI) menetapkan sejumlah aturan main yang harus dipenuhi perbankan agar dapat menerapkan pelonggaran kebijakan LTV. Pertama, rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) net perbankan dan NPL KPR gross masing-masing di bawah 5 persen.

Kedua, Bank juga wajib memastikan bahwa tidak terjadi pengalihan kredit kepada debitur lain pada bank yang sama maupun bank lain, untuk jangka waktu minimal setahun untuk pembiayaan properti secara inden. Ketiga, implementasi pelonggaran inden hanya berlaku bagi bank yang memiliki kebijakan yang memperhatikan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran.

Keempat, Bank juga harus memiliki kebijakan tersendiri yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Kelima, implementasi pencairan bertahap hanya diberikan kepada developer yang memenuhi kebijakan manajemen risiko bank, antara lain kelayakan usaha developer. Terakhir, bank wajib memastikan bahwa transaksi dalam rangka pemberian kredit dan pencairan bertahap harus dilakukan melalui rekening bank dari debitur dan developer.

Aspek lain adalah penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit ataupun pembiayaan. Tahap pencairan dilakukan setelah pembangunan fondasi selesai secara kumulatif hingga 50 persen dari plafon. Setelah masuk ke tahap topping off (tutup atap), maka pencairan dapat dilakukan hingga 90 persen dari plafon. Sedangkan pencairan sampai 100 persen dari plafon saat penandatanganan serah terima yang telah dilengkapi AJB dan cover note.

Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, bank memang masih dihadapkan pada upaya memperbaiki rasio kredit bermasalah atau NPL. Namun demikian, dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, maka bank sentral meyakini bank masih berpeluang memanfaatkan pelonggaran LTV.

“Tentu masing-masing bank punya kebijakan sendiri dari sisi NPL dan sebagainya, tetapi Bank Indonesia melihat dari sisi recover yang berlanjut kita mendorong supaya lebih optimis untuk memanfaatkan pelonggaran LTV yang sudah dilakukan,” ungkap Mirza.

Lebih lanjut Mirza mengatakan, bank sentral telah dua kali melakukan pelonggaran LTV pada 2016. Saat itu besaran LTV tercatat sebesar 85 persen. Dengan demikian. uang muka (DP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama di bank umum adalah 15 persen, untuk rumah kedua 20 persen, rumah ketiga 25 persen. Sedangkan untuk pembiayaan syariah hanya 10 persen untuk rumah pertama, rumah kedua adalah 15 persen 20 persen untuk rumah ketiga.

Ia berharap efek pelonggaran LTV ini dapat lebih cepat dari pada kebijakan serupa yang diberlakukan pada 2016. Saat itu dampaknya baru terasa hampir 1 tahun setelah kebijakan itu keluar.

Pelonggaran kebijakan Loan to Value ini diambil BI lantaran pertumbuhan kredit properti sebesar 13,3 persen atau mencapai Rp795,4 triliun pada Januari 2018. Namun pertumbuhan KPR pada Mei 2018 turun menjadi hanya 12,75 persen. MPI DR

(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia