The HUD Institute : Program Perumahan Rakyat Jangan Direduksi

22 May 2019 12:54

The HUD Institute, Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia, menegaskan kembali maklumat tentang perlunya pemerintah segera menyediakan kebutuhan rumah yang layak bagi setiap keluarga di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kokoh berorientasi sebagai ikhtiar kesejahteraan rakyat. Untuk itu program perumahan rakyat jangan direduksi hanya pada kegiatan mengupayakan angka kuantitatif capaian pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Juga bukan hanya derap mendongkrak eskalasi fiskal pembangunan perumahan,” jelas Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute di sela-sela acara berbuka puasa bersama yang digelar bersama pemangku kepentingan sektor perumahan rakyat di Jakarta, Selasa (21/5).

Apalagi, lanjutnya, cuma dianggap sebagai kegitan penyerapan statistik pembiayaan perumahan MBR saja. Tetapi seharusnya mengupayakan pemenuhan hak bermukim guna kesejahteraan perumahan sebagai elemen sejahtera lahir dan batin. “Karenanya rumah dan perumahan bukan hanya unit hunian, namun menjadi unit menggerakkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia, dengan keandalan penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pembanguan,” ujar Zulfii.

Menurut Zulfi, pemerintah bersama pihak terkait harus bersungguh-sungguh dan terus menerus mengguatkan tekad dan keyakinan dalam mengupayakan kesejahteraan perumahan. Hal itu patut terus dirawat dan ditingkatkan dengan menginspirasi Pidato Mohammad Hatta dalam Kongres Perumahan tahun 1955.

Lebih jauh Zulfi mengatakan, tugas dalam memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan hunian yang layak itu berkompetisi dengan pembangunan kota-kota yang berskala supermetropolitan pada era revolusi industri 4,0. “Maka patut merefleksi dan mengingatkan pembangunan perumahan rakyat. Maklumat ini mengingatkan betapa pentingnya arah kebijakan makro-strategis yang musti menjadi perhatian dalam merancang masa depan kemajuan bangsa bidang perumahan dan pembangunan perkotaan setidaknya dalam tahap 20 tahun mendatang,” ujarnya.

Theo L. Sambuaga, salah seorang deklarator The HUD Institute, sependapat bahwa amanat hak azazi manusia untuk memiliki perumahan dengan hunian yang sehat harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen pada tugas kenegaraan dan berbangsa. “Pemerintah atau negara wajib memenuhi kebutuhan rakyat atas perumahan yang layak. Ini didukung oleh semua elemen bangsa agar cita-cita perumahan rakyat terwujud.” YS