Trend Pengembangan Transit Oriented Development/TOD (2)

23 April 2018 14:21

Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto juga sependapat, pihak swasta harus dilibatkan dalam pembangunan hunian bagi masyarakat di perkotaan ini. Menurut Zulfi, banyak pengembang swasta, terutama angggota REI yang berminat dan mampu untuk membangun itu. ”Kemen ATR sudah mengeluarkan Permen tentang TOD dan bisa menjadi pedoman daerah untuk merevisi,” kata Zulfi.

Sementara itu, Budiarsa Sastrawinata, Presiden Kehormatan International Urban Development Association (INTA), mengatakan, peran antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan TOD harus lebih jelas. “Kalau infrastruktur, itu jelas tugas pemerintah karena swasta tidak bisa melakukannya. Tapi, kalau properti, biarlah swasta yang melakukan, karena memiliki pengalaman panjang sehingga lebih kompeten,” ujar Budiarsa saat seminar International bertema “Infrastructure-led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing” yang diselenggarakan oleh INTA bekerja sama dengan Real Estat Indonesia (REI) dan Urban and Regional Development Institute (URDI).

Budiarsa mengatakan, tanpa perlu penugasan seperti BUMN, pengembang swasta dapat memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur. Selaras dengan itu, pengembang swasta juga mampu mempromosikan kawasan hunian dan permukiman serta kota baru yang sedang dikembangkan. Pengembangan TOD menurut Budiarsa, tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN saja.

“Pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan kapitalisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik,” kata Budiarsa. Pengalaman negara lain menunjukkan pengembangan kawasan skala besar dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pemerintah dan swasta dengan perimeter batas kawasan ditetapkan dalam rencana tata kota (master plan).

Dalam hal ini, pemerintah fokus pada pengembangan infrastruktur sedangkan swasta lebih kepada pengembangan properti. “Kalau yang kita lihat apa yang dikerjakan BUMN itu sudah benar seperti membangun MRT dan LRT, tapi ada juga yang bangun dan jual properti. Hal-hal seperti itu bisa diserahkan ke swasta,” ujar Budiarsa.

Lebih lanjut Budiarsa mengatakan, pembangunan sistem angkutan massal (kereta cepat MRT dan kereta ringan LRT) diintegrasikan secara terpadu dengan pengembangan properti serta didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang. Maraknya pembangunan sistem transportasi umum massal di kota-kota besar dan metropolitan, katanya, menjadi momentum untuk meremajakan kembali kota melalui pelaksanaan pendekatan pembangunan berorientasi TOD.

“Pengembangan kawasan TOD yang diintegrasikan dengan penyediaan kebutuhan hunian terjangkau menjadi bentuk nyata untuk mewujudkan kota yang inklusif dan mengembalikan kota kepada warganya. Selain itu, TOD juga memberikan banyak manfaat antara lain mengurangi biaya dan waktu transportasi, mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi,” papar Budiarsa.

Memadukan pengembangan kawasan hunian skala besar dan penyediaan rumah terjangkau bagi semua kelompok masyarakat berdasarkan sistem transportasi massal (new transit town), kata Budiarsa, sangat dimungkinkan apabila ada kolaborasi para pihak. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang jelas terkait peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan hilirisasi investasi sektor infrastruktur.
(Majalah Properti Indonesia (MPI) dapatkan di toko-toko buku dan agen-agen penjualan majalah dan buku di kota Anda. Versi digital MPI dapat diakses melalui:
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/properti-indonesia atau : https://higoapps.com/item/1399/properti-indonesia